ketapang redaksi 
Ketapangbiz– Dunia usaha di Kalimantan Barat semakin diarahkan untuk tumbuh tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara etis dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari meningkatnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong pelaksanaan bisnis yang memperhatikan prinsip hak asasi manusia (HAM).
Kegiatan diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak—mulai dari instansi pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil—menjadi wadah untuk membahas pentingnya tanggung jawab dunia usaha terhadap pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan.
Para narasumber menekankan bahwa prinsip bisnis dan HAM bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga strategi jangka panjang yang dapat memperkuat daya saing dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Praktik bisnis yang menghormati HAM diyakini mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan di daerah.
Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan panduan nasional turut mendorong sektor swasta untuk menerapkan human rights due diligence—yakni proses memastikan kegiatan bisnis tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, tenaga kerja, dan lingkungan.
Pelaku usaha di Kalimantan Barat menyambut positif upaya ini. Mereka menilai penerapan prinsip HAM bukan hanya bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga investasi jangka panjang yang memperkuat keberlanjutan bisnis.
Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kalimantan Barat menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan seiring dengan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan sinergi yang kuat, pertumbuhan ekonomi di daerah diharapkan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
About the Author
