
Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ketapang mulai berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih. Sejumlah desa, terutama di wilayah pesisir, kini menghadapi krisis air bersih yang semakin mengkhawatirkan. Merespons kondisi tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menginstruksikan seluruh kepala OPD dan camat untuk turun langsung membantu masyarakat yang terdampak.
Air PDAM Sudah Terintrusi Air Laut
Instruksi tegas ini disampaikan Bupati Alexander saat pelantikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang di Kantor Bupati, Senin (24/8/2026). Ia menjelaskan bahwa kondisi kekeringan telah menyebabkan air PDAM di sejumlah desa pesisir terintrusi air laut sehingga berubah menjadi asin dan tidak layak konsumsi.
“Sekarang beberapa desa mengalami krisis air bersih, bahkan air PDAM sudah terintrusi air laut sehingga menjadi asin. Saya instruksikan kepala OPD, bagi tugas untuk bagi air bersih,” tegas Bupati Alexander.
Ia meminta setiap kepala OPD menjadi koordinator bantuan air bersih di desa-desa yang mengalami krisis. Selain itu, para camat juga diminta segera mendata desa-desa yang warganya mulai kesulitan memperoleh air bersih sebagai dasar penentuan lokasi penyaluran bantuan.
Keterbatasan Anggaran Bukan Alasan
Bupati Alexander menyadari kondisi keuangan daerah saat ini tengah dalam mode efisiensi anggaran. Namun demikian, ia menegaskan keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk absen dari masyarakat yang sedang kesulitan.
“Walaupun kondisi keuangan daerah kita di tengah efisiensi, OPD dan camat harus cari cara agar bantuan untuk masyarakat yang kesulitan dapat diberikan,” tegasnya.
Bahkan, Bupati tidak ragu meminta jajarannya menggunakan dana pribadi jika diperlukan untuk membantu masyarakat dalam kondisi mendesak. Sebuah pernyataan yang mencerminkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kepada warga.
“Walaupun menggunakan dana pribadi. Ini akan saya kawal,” ujarnya.
Peka Lapangan, Jangan Tunggu Instruksi
Lebih dari sekadar perintah teknis, Bupati Alexander juga menyampaikan pesan penting soal kepekaan birokrasi. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mampu membaca situasi lapangan secara mandiri dan tidak selalu menunggu instruksi langsung dari kepala daerah.
“Pandai-pandailah di lapangan. Jangan semuanya tunggu bupati dan wakil bupati,” ucapnya.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan — terlebih dalam situasi kekeringan yang membuat sebagian warga berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar sekalipun. Bantuan air bersih, sekecil apapun bentuknya, diharapkan mampu meringankan beban masyarakat Ketapang yang terdampak musim kemarau tahun ini.
“Ini untuk warga kita yang kesulitan. Kita wajib hadir,” pungkasnya.
Baca juga:
Cargill dan Pemkab Ketapang Bersinergi Bangun 25 Desa, Jangkau 30.000 Penerima Manfaat